BAB I
AHULUAN
A. Latar
Belakang
Penduduk adalah semua orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu
dan waktu tertentu, sehingga kita mengenal istilah penduduk tetap (penduduk
yang berada dalam suatu wilayah dalam waktu lama) dan penduduk tidak tetap (penduduk
yang berada dalam suatu wilayah untuk
sementara waktu). Sedangkan Warga Negara Indonesia adalah semua orang yang
tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, baik penduduk asli maupun
keturunan asing yang telah disyahkan oleh undang-undang sebagai warga negara
Indonesia. Oleh karena itu kita sering menemukan istlah WNI pribumi (penduduk
asli Indonesia), WNI keturunan (misalnya keturunan Tiong Hoa, Belanda, Amerika
dan sebagainya), dan WNA.
Negara Republik Indonesia yang memiliki luas kurang lebih
1,904,569 km2, saat ini jumlah penduduk Indonesia tahun 2012
diperkirakan sekitar 257.516.167 jiwa. Secara nasional pertumbuhan penduduk Indonesia masih
relatif cepat, walaupun ada kecenderungan menurun. Antara tahun 1961 – 1971
pertumbuhan penduduk sebesar 2,1 % pertahun, tahun 1971 – 1980 sebesar 2,32%
pertahun, tahun 1980 – 1990 sebesar 1,98% pertahun, dan periode 1990 – 2000
sebesar 1,6% pertahun. Menurut
Badan Pusat Statistik (BPS), per bulan September 2012,3 jumlah penduduk miskin
di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), atau berkurang
sebesar 0,54 juta orang (0,30 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada
Maret 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Serta Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen.
Adanya jumlah penduduk yang besar dan angka kemiskinan yang cukup tinggi dapat
memicu adanya masalah kependudukan yang dapat dilihat dari berbagai aspek.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari makalah
ini adalah:
a. Bagaimana kualitas penduduk
berdasarkan pendapatan, pendidikan, kesehatan,dan mata pencaharian ?
C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari makalah ini adalah:
a.
Untuk memenuhi tugas Geografi
b.
Mengetahui kualitas
penduduk.
BAB II
PEMBAHASAN
Pendapatan
penduduk Indonesia walaupun mengalami peningkatan tetapi masih tergolong rendah
dibandingkan dengan Negara-negara lain. Perhatikan tabel berikut:
|
Pendapatan
Per Kapita Beberapa Negara Tahun 2010
|
||
|
No.
|
Negara
|
Pendapatan Per Kapita (US $)
|
|
1.
|
Amerika Serikat
|
47.140
|
|
2.
|
Australia
|
43.740
|
|
3.
|
Jepang
|
42.150
|
|
4.
|
Malaysia
|
7.900
|
|
5.
|
Singapura
|
40.920
|
|
6.
|
Indonesia
|
2.580
|
|
7.
|
Thailand
|
4.210
|
|
8.
|
Filipina
|
2.050
|
|
9.
|
Inggris
|
38.540
|
|
10.
|
Korea Selatan
|
19.890
|
Dengan pendapatan
per kapita yang masih rendah berakibat penduduk tidak mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya, sehingga sulit mencapai kesejahteraan. Rendahnya pendapatan
per kapita penduduk di Indonesia terutama disebabkan oleh:
Pendapatan nasional yang masih rendah. Hal
ini disebabkan sumber daya alam yang dimiliki belum sepenuhnya dikelola dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan
penduduk yang tinggi tiap tahunnya.
Masih rendahnya penguasaan teknologi oleh
penduduk sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kurang optimal.
Oleh karena itu dalam upaya untuk menaikkan pendapatan perkapita,
pemerintah melakukan usaha, antara lain:
Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan
sumber daya alam yang ada.
Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar
mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.
Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya
dengan penggalakan program KB dan peningkatan pendidikan.
Memperbanyak hasil produksi baik produksi
pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa
(pelayanan)
Memperluas lapangan kerja agar jumlah
pengangguran tiap tahun selalu berkurang. B. Kualitas Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
Pemerintah Indonesia telah
berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui berbagai
program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya
bantuan operasional sekolah (BOS), program wajib belajar, dan sebagainya.
Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini
tingkat pendidikan bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Beberapa faktor
yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia sebagai
berikut :
»
Rendahnya kesempatan pemerataan
pendidikan
Sementara itu layanan pendidikan usia dini
masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan
menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu
diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk
mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.
»
Mahalnya biaya pendidikan.
Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini
sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan
masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari
Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin
tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh
sekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya,
tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya
membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap
warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk
mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru
ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat
dijadikan alasan bagi Pemerintah untuk ‘cuci tangan’.
»
Rendahnya pendapatan per kapita penduduk
Hal ini
menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai anaknya sekolah, sehingga banyak
anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat.
»
Ketidakseimbangan antara jumlah murid dengan
sarana pendidikan
Hal ini yang ada
seperti kelas, guru, dan buku-buku pelajaran. Hal ini menyebabkan tidak semua
anak usia sekolah tertampung belajar di sekolah, terutama di daerah pelosok dan
terpencil yang sulit dijangkau program pemerintah.
»
Masih kurangnya kesadaran penduduk terhadap
pentingnya pendidikan
Hal ini terjadi sehingga
anak tidak disekolahkan tetapi justru diarahkan untuk bekerja membantu memenuhi
ekonomi keluarga.
Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi masalah
pendidikan. Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia
yaitu:
® Menambah
jumlah sekolah dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi.
® Menambah
jumlah guru (tenaga kependidikan) di semua jenjang pendidikan.
® Pelaksanaan
program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang telah dimulai tahun ajaran
1994/1995.
® Pemberian
bea siswa kepada pelajar dari keluarga tidak mampu tetapi berprestasi di sekolahnya.
® Membangun
perpustakaan dan laboratorium di sekolah-sekolah.
® Menambah
sarana pendidikan seperti alat ketrampilan dan olah raga.
® Meningkatkan
pengetahuan para pendidik (guru/dosen) dengan penataran dan pelatihan.
® Penyempurnaan
kurikulum sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
® Menggalakkan
partisipasi pihak swasta untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan
ketrampilan.
C. Kualitas Penduduk Menurut Tingkat Kesehatan
Tingkat kesehatan penduduk
merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat
kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia
harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi
dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara
maju. Faktor-faktor yang dapat menggambarkan masih rendahnya tingkat kesehatan
di Indonesia adalah:
v Banyaknya
lingkungan yang kurang sehat.
v Penyakit
menular sering terjadi.
v Gejala
kekurangan gizi sering dialami penduduk.
v Angka
kematian bayi tahun 1980 sebesar 108 per 1000 bayi dan tahun 1990 sebesar 71
per 1000 kelahiran bayi.
v Masalah
gizi yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah:
v
Kekurangan vitamin A
v
Kekurangan kalori protein
v
Kekurangan zat besi
v
Gondok
Usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan penduduk
Indonesia yaitu:
Ø Melaksanakan
program perbaikan gizi.
Ø Perbaikan
lingkungan hidup dengan cara mengubah perilaku sehat penduduk, serta melengkapi
sarana dan prasarana kesehatan.
Ø Penambahan
jumlah tenaga medis seperti dokter, bidan, dan perawat.
Ø Pencegahan
dan pemberantasan penyakit menular.
Ø Pembangunan
Puskesmas dan rumah sakit.
Ø
Pemberian penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
Ø Penyediaan
air bersih.
Ø Pembentukan
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), kegiatan posyandu meliputi:
*Penimbangan bayi secara berkala
*Imunisasi bayi/balita
*Pemberian makanan tambahan
*Penggunaan garam oralit
*Keluarga berencana
* Peningkatan pendapatan wanita
*Penimbangan bayi secara berkala
*Imunisasi bayi/balita
*Pemberian makanan tambahan
*Penggunaan garam oralit
*Keluarga berencana
* Peningkatan pendapatan wanita
Gambar Kegiatan
di Posyandu
D. Kualitas
Penduduk Menurut Mata Pencarian
Proyeksi pertambahan angkatan kerja antara tahun 1985 sebesar 14 juta
dan dalam tahun 1995-2005 sebesar 29 juta. Tentu saja hal ini memelukan
perhatian khusus. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap.
Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang
merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang
menguntungkan usaha
pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif tersebut
merupakan beban.
Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional.
Sesuai dengan asas pemerataan yang ditetapkan sebagai kebijakasanaan umum pembangunan nasional, maka pemerintah mempunyai emppat kebijaksaan umum di bidang perluasan kesempatan kerja, seperti berikut:
1) Kebijaksanaan di bidang ekonomi dan sosial
2) Kebijaksanaan di sektor produksi
3) Kebijaksanaan regional (daerah)
4) Kebijaksanaan khusus
Disamping kebijasanaan umum yang telah disebutkan di atas, pemerintahan menjalankan kebijaksanaan khusus dilakukan dengan beberapa langkah antara lain sebagai berikut.
a. Mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk padat, miskin dan rawan terhadap bencana alam meleui berbagai program, misalnya pembangunan desa.
b. Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja melalui Program Penggunaan dan Penyebaran Tenaga AKerja (PPTK), Bursa Tenaga Kerja, dan cara-cara efektif lainnya
c. Meningkatkan keterampilan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, terutama tenaga kerja usia muda dan wanita pedesaan melalui program latihan dan keterampilan tenaga kerja.
d. Meningkatan hubungan perburuhan yang mantap dan dinamis, serta membina kesejahteraan dan ketenangan buruh dalam kegiatan pembangunan melalui program hubungan dan perlindungan tenaga kerja.
Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional.
Sesuai dengan asas pemerataan yang ditetapkan sebagai kebijakasanaan umum pembangunan nasional, maka pemerintah mempunyai emppat kebijaksaan umum di bidang perluasan kesempatan kerja, seperti berikut:
1) Kebijaksanaan di bidang ekonomi dan sosial
2) Kebijaksanaan di sektor produksi
3) Kebijaksanaan regional (daerah)
4) Kebijaksanaan khusus
Disamping kebijasanaan umum yang telah disebutkan di atas, pemerintahan menjalankan kebijaksanaan khusus dilakukan dengan beberapa langkah antara lain sebagai berikut.
a. Mengurangi pengangguran di daerah berpenduduk padat, miskin dan rawan terhadap bencana alam meleui berbagai program, misalnya pembangunan desa.
b. Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja melalui Program Penggunaan dan Penyebaran Tenaga AKerja (PPTK), Bursa Tenaga Kerja, dan cara-cara efektif lainnya
c. Meningkatkan keterampilan yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, terutama tenaga kerja usia muda dan wanita pedesaan melalui program latihan dan keterampilan tenaga kerja.
d. Meningkatan hubungan perburuhan yang mantap dan dinamis, serta membina kesejahteraan dan ketenangan buruh dalam kegiatan pembangunan melalui program hubungan dan perlindungan tenaga kerja.
BAB 3
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa :
Kualitas penduduk adalah
tingkat/taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, seprti pangan, sandang,prumahan,
kesehatan, pendidikan. Faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk suatu daerah
dipengaruhi oleh:
1. Tingkat pendapatan
2. Tingkat
Pendidikan
3. Tingkat
Kesehatan
4. Tingkat Mata Pencaharian
Sebagai salah satu negara yang
masih berkembang, Indonesia mengalami masalah dalam sumber daya manusia antara
lain pertumbuhan penduduk yang masih sangat tinggi, penyebaran yang kurang
merata, dan kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang
ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang masih muda serta mutu penduduk
yang masih relatif rendah. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan
masalah besar dalam suatu negara, jika tidak di imbangi dengan peningkatan
produksi dan efisiensi di bidang lainnya. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi
hal ini antara lain melaksanakan program keluarga berencana dan meningkatkan
mutu sumber daya manusia (baik dengan pendidikan formal maupun nonformal) yang
telah ada, sehingga dapat menunjang peningkatan produktivitas guna mengimbangi
laju pertumbuhan penduduknya. Penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan
tidak seimbangnya kekuatan ekonomi secara umum. Akibat nya terjadi ketimpangan
daerah miskin dan daerah kaya. Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah
itu akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Oleh karena itu
pemerintah melakukan penyelenggaraan program transmigrasi dan memperbaiki serta
menciptakan lapangan – lapangan pekerjaan di daerah tertinggal. Komposisi
penduduk yang tidak seimbang dapat menimbulkan proses regenerasi kegiatan
produksi menjadi tidak lancar
B. SARAN
Penulis
mengetahui bahwa dalam pembuatan makalah ini masih sangat jauh dari sempurna,
oleh Karena itu penulis membutuhkan saran-saran yang membangun untuk
kesempurnaan makalah ini karena dengan adanya saran saran tersebut penulis
dapat mengetahui letak dari kekurangan makalah makalah ini dan bisa jadi
pertimbangan selanjutnya dalam pembuatan makalah yang lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Wadiyatmoko K. 2012. Geografi SMA/MA Jilid 2. Jakarta:
Erlangga
No comments:
Post a Comment